JAKARTA – Menangani kasus besar seperti perkara Ferdy Sambo Cs, memang bukan perkara mudah. Ancaman dan teror sudah pasti mengintai.
Untuk itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) berkoordinasi dengan Kepolisian, dalam rangka memastikan keamanan para jaksa penuntut umum (JPU) yang bertugas menuntaskan kasus tersebut.
“Teknis nanti Pak Jampidum akan berkoordinasi dengan Kepolisian,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Senin (3/10)
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyarankan, agar jaksa yang menangani kasus Ferdy Sambo adalah jaksa terpilih dan dikarantina guna menghindari ancaman dan teror.
Menurut Ketut, untuk pemilihan jaksa terbaik yang menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua tersebut memang diharuskan.
“Jaksa harus mempunyai pengalaman, kapasitas dan integritas, sehingga mempunyai sikap profesionalisme,” katanya
Terkait pengamanan jaksa, lanjut Ketut, hal itu juga penting dipertimbangkan. Mengingat kasus tersebut menarik perhatian masyarakat luas.
Dikatakan Ketut, perlu dipastikan bahwa jaksa penuntut yang mengawal pembuktian kasus tersebut, bisa bekerja secara nyaman tanpa intervensi dan ancaman.
“Dalam rangka pengamanan jaksa, juga usulan yang sangat penting. Sehingga JPU yang menangani juga lebih nyaman, begitu juga keluarganya. Sehingga tidak ada tekanan dalam proses persidangan,” kata Ketut.
Untuk itu, kata Ketut, pihak Jampidum akan berkoordinasi dengan Kepolisian, untuk proses pengamanan terhadap jaksa penuntut.
“Kalau safe house (penjagaan rumah), belum diperlukan,” ujar Ketut.
Sebagai informasi, Kejagung telah menunjuk 30 jaksa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka akan menangani lima berkas perkara.
Sedangkan untuk kasus obstruction of justice, ada 43 JPU yang akan menangani tujuh berkas perkara.
Sehingga total ada 73 jaksa penuntut umum yang harus dipastikan keamanannya. (***)
