PAPUA – Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat serta helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, mendapat apresiasi dari Forum Peduli Mimika (FPM).
Ketua Umum FPM, Nalio Jangput, menyebutkan bahwa dugaan korupsi ini terjadi dalam proyek pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C -208 EX dan helikopter Airbus H-125 oleh Dishub Mimika.
“Laporan kami telah diterima oleh Kejati Papua dan Polda Papua, sehingga kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter ini seterusnya dalam penyelidikan. Kami sangat mengapresiasi, karena ini menyangkut uang rakyat,” kata Nalio dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022).
Nalio Jangput yang juga berpofesi sebagai pilot, mengetahui persis kasus ini. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pengadaan dua pesawat milik Pemda Mimika sarat penyelewengan.
“Pertama adalah soal lelang pesawat itu. Jadi ini dilakukan tahun 2016 lalu oleh mantan Kadis Perhubungan Mimika, namun kemudian beliau menunjuk istrinya untuk terlibat dalam proses itu,” beber Nalio.
“Kemudian ditunjuklah Dirut PT Asian One Air yang juga keluarga istri mantan Kadishub. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi permufakatan jahat,” sambungnya.
Untuk itu, ia menilai, langkah Kejati papua mengusut kasus ini sudah sangat tepat. Pasalnya, kerugian negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 21,8 miliar.
“Pemda sudah gelontorkan dana Rp 85 milyar, dan itu untuk beli pesawat dan helikopter itu secara cash. Sekitar Rp 35 miliar untuk Caravan, dan Rp 45 miliar beli helikopter,” ujarnya.
Namun kenyataannya, telah terjadi penipuan dalam proses pengadaan pesawat dan helikopter itu. Sebab, pihak PT Asian One Air melakukan pengadaan dengan sistem lising atau kredit, bukan bayar lunas.
“Pemda mengalami kerugian sebesar Rp 21 miliar, karena hasil operasional dari PT Asian One Air selama ini belum dibayarkan. Sudah pengadaan macet, rugi lagi,” jelasnya.
Nalio berujar, niat baik pemerintah daerah membeli dua pesawat tersebut adalah untuk melayani masyarakat di pelosok di Mimika.
“Ironis memang, saat keinginan memiliki pesawat sendiri, lalu didanai APBD murni untuk melayani masyarakat, malah mandeg. Tambah lagi, Pemda sekarang malah menyewa pesawat untuk pelayanan kesehatan,” ucapnya. (**)
