KENDARI – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) membangun kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sultra.
Kejati akan membantu Jamsostek dalam menagih tunggakan iuran jaminan sosial pekerja yang totalnya mencapai Rp 6.144.111.863 atau Rp 6,1 miliar.
Kepala Kejati Sultra, Raimel Jesaja, mengatakan bahwa pihaknya memberikan bantuan hukum terkait masih belum optimalnya kepatuhan pemberi kerja dalam membayarkan iuran Jamsostek.
“Peranan kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam hal ini memberikan pertimbangan dan membela serta melindungi kepentingan negara atau pemerintah dalam penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan memastikan setiap pekerja dapat terpenuhi haknya terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Raimel mengimbau, kepada setiap pihak yang memiliki kewajiban pembayaran iuran jamsostek, agar mematuhi dan mengindahkan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya.
Ia menyebut, Kejati Sultra melalui Bidang Datun siap bersinergi optimal membantu BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja.
Saat ini Kejati Sultra telah menyusun pembentukan Tim Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
“Forum ini bertujuan agar setiap pemangku kepentingan tiap daerah atau stakeholder, melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, agar kepatuhan jaminan sosial Ketenagakerjaan berjalan efektif dan efisien,” katanya.
Kajati Raimel Jesaja menerima langsung audiensi sekaligus silaturahmi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Irsan Sigma Octavian.
“Tentu kami sangat berharap kerja sama antar kedua instansi pelat merah ini tetap berlanjut ke depannya,” kata Irsan. (***)
