KALSEL – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah atau Bank Kalsel. Kesepakatan bersama atau MoU tersebut, terkait dengan penyelesaian persoalan hukum perdata maupun tata usaha negara.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Kejati Kalsel, Mukri, dengan Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, Hanawijaya. Penandatanganan dilakukan di Aula Anjung Papadaan Kejati Kalsel, pada Jum’at (4/11/2022).
Acara juga dihadiri oleh Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ahmad Yani, beserta para Asisten Kejati, serta Komisaris dan Direksi Bank Kalsel.
Kepala Kejati Kalsel, Mukri, memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Bank Kalsel, yang telah memberikan kepercayaan. Penandatanganan kesepakatan ini, merupakan perpanjangan penandatanganan kesepakatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan.
Maksud penandatanganan MoU ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, dalam menyelesaikan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
“Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan perpanjangan MoU ini, Bank Kalsel dapat meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara dalam hal pendapat hukum (Legal Opinion) maupun pendampingan hukum (Legal Assitance), dalam berbagai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Bank Kalsel,” jelasnya.
Dia mengharapkan, perpanjangan MoU ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Sehingga visi dan misi untuk bersama-sama memajukan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, bisa terbukti.
Sementara Dirut Bank Kalsel, Hanawijaya, menyampaikan pentingnya MoU dengan Kejati Kalsel. Mengingat, keberadaan serta aktivitas Bank Kalsel kebanyakan menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara. Sehingga adanya perlindungan, pendapat, serta pendampingan hukum, mutlak dilakukan.
“Saya berterimakasih kepada Kejati Kalsel atas perpanjangan MoU ini. Mudah-mudahan komitmen tersebut berjalan lancar dan kerjasama yang terjalin makin harmonis,” tukasnya. (***)
