JAKARTA – Sikap Kejaksaan Agung (kejagung) yang tegas dan tak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi, memang layak diapresiasi. Tak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidato sidang tahunan MPR-RI, Jokowi mengapresiasi kinerja Kejagung dalam membongkar dugaan megakorupsi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia.
Presiden Jokowi memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi, terus menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, harus terus bekerja mengungkap kasus korupsi besar di Indonesia.
“Pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak,” kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dia mencontohkan kasus korupsi besar yang berhasil dibongkar lembaga penegak hukum, antara lain, Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda. Saat ini, kata Jokowi, pembenahan total telah dimulai. “Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil,” jelasnya.
Diketahui, tiga kasus besar tersebut tengah ditangani Kejaksaan Agung. Terbaru, kasus penyerobotan lahan negara oleh PT. Duta Palma Group, yang merugikan negara sekitar Rp78 triliun pun berhail diungkap. Tersangka yang juga pemilik Duta Palma, pun telah menyerahkan diri.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai wajar jika Presiden Jokowi memberikan atensi khusus pada Kejaksaan Agung dalam pidatonya. Sebab, Kejagung kini memang lebih berani.
“Itu wajar ya. Karena Presiden ingin menonjolkan prestasi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang terlihat menonjol itu kan tiga kasus itu. Lainnya kan gak ada,” katanya.
Jamiluddin memuji keberanian Kejagung dalam mengungkap kasus-kasus kakap. Sebab selama ini, menurut Jamiluddin, hanya kasus-kasus kecil yang ditangani.
“Lihat saja KPK. Paling kasus-kasus kelas teri yang dia ungkap. Karena itu, keberanian Jaksa Agung Burhanuddin ini sangat layak diapresisai. Dia berani membongkar kasus-kasus besar,” katanya.
“Sebelumnya, bukan tak ada kasus. Namun kepala kejaksaan yang tak berani membongkar. Sekarang, begitu kepala Kejagung ini berani dan punya nyali untuk membongkar, ternyata banyak kasus besar-besar di BUMN,” sabungnya.
Jamiluddin juga mengapresiasi kolaborasi Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Menurutnya, sudah seharusnya antar lembaga negara saling bekerja sama dalam pemberantasan korupsi.
Namun demikian, Jamiluddin berpesan, hendaknya penegakan hukum dilakukan secara murni karena yuridis. Jangan ada embel-embel kepentingan politik 2024.
“Pak Erick ini kan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Pilpres 2024. Jadi, jangan sampai pemberantasan korupsi dilakukan hanya demi pencitraan. Demi menaikkan elektabilitasnya. Harus murni karena pembenahan, atau istilahnya karena bersih-bersih BUMN,” katanya.
“Presiden kan bilang, pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama pemerintah. Ya, buktikan dong. Kejaksaan, Kepolisian dan KPK harus kompak. Tanpa pandang bulu. Jangan tebang pilih. Jangan hanya pencitraan, tapi harus dituntaskan,” katanya. (**)
