JAKARTA – Hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, khususnya terkait kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, Kejaksaan menempati posisi pertama.
Dalam survei yang dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus 2022 itu, menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi yang tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain.
Kejaksaan meraih persentase 63,4 persen. Angka tersebut menandakan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, di mana sebelumnya pada Mei 2022, institusi Kejaksaan hanya meraih persentase 59,9 persen.
Raihan kepercayaan publik dengan persentase 63,4 persen ini, didominasi oleh kategori Cukup Percaya dengan persentase 53,4 persen, kemudian pada kategori Kurang Percaya dengan persentase 20,5% dan untuk kategori Tidak Percaya Sama Sekali dengan persentase sebesar 6,2%.
Untuk kategori Cukup Percaya dan Kategori Tidak Percaya Sama Sekali, tentunya persentase untuk Kejaksaan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase yang didapatkan KPK maupun Polri.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat ini Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang mengalami peningkatan dalam hal tingkat kepercayaan publik. KPK mengalami stagnansi, sedangkan Polri mengalami penurunan kepercayaan masyarakat yang cukup signifikan.
Menanggapi hasil survei tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin berpesan, agar jajarannya memegang teguh kepercayaan masyarakat. “Jangan menodai kepercayaan tersebut, bersikap profesional dalam setiap penanganan perkara, dan kedepankan hati nurani dalam pengambilan keputusan. Mari kita bahu membahu untuk meningkatkan kinerja lebih baik,” kata ST Burhanuddin saat memberikan arahan secara virtual, pada Senin 29 Agustus 2022.
Jaksa Agung menyampaikan, masyarakat terus memantau bagaimana cara Kejaksaan memberikan pelayanan publik secara profesional dan tuntas. Barometer baik buruknya persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan, lanjutnya, dapat dilihat dari seberapa besar capaian kepercayaan publik (public trust) yang diraih.
Jaksa Agung mengatakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut menyiratkan bahwa harapan Presiden RI yang disampaikan pada tahun 2020 lalu, agar Kejaksaan menjadi role model penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, kini telah terwujud. Selaras dengan hal tersebut, Komisi III DPR RI selaku mitra kerja strategis Kejaksaan, juga turut memberikan apresiasi.
“Dinyatakan bahwa hal yang dicapai saat ini benar-benar monumental. Untuk pertama kalinya sepanjang 77 tahun Indonesia Merdeka, pujian disampaikan oleh Presiden dengan menyebutkan Kejaksaan pada Upacara Peringatan HUT RI Ke-77. Dan perlu saudara-saudari ingat, bahwa prestasi yang kita raih saat ini menjadikan tugas ke depan akan semakin berat. Karena menggapai prestasi gemilang itu sulit, namun mempertahankan akan jauh lebih sulit,” ujar Jaksa Agung.
Oleh karena itu, Jaksa Agung meminta kepada seluruh Insan Adhyaksa, untuk menjaga integritas dan marwah institusi. Jauhi diri dari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma sosial, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan. “Mari bersama-sama mengawal Korps Adhyaksa agar semakin profesional dan dicintai masyarakat,” tegasnya.
Jaksa Agung yakin dan percaya, raihan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan semangat integritas tinggi, juga didukung oleh publikasi kinerja yang memberikan kontribusi citra positif di mata masyarakat. Karena publikasi yang baik, akan sejalan dengan kepercayaan publik yang baik pula.
“Oleh karena itu, tetap laksanakan tugas dan fungsi secara paripurna. Kemudian dorong dengan publikasi yang inovatif, berbobot, serta dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka saya minta selalu cermati Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial,” ujar Jaksa Agung.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Dr. Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajaran. (***)
