TANGERANG – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten, telah memeriksa sebanyak 300 orang saksi, dalam kasus pungutan liar (pungli) pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Ratusan saksi yang terdiri dari pemohon sertifikat tanah, panitia hingga pejabat desa turut dimintai keterangan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih, Rabu (3/8/2022).
Ia mengatakan, dugaan pungutan liar pada PTSL ini masih dalam tahap pendalaman dokumen dan keterangan saksi. “Penyidik masih melakukan pengembangan dari keterangan dan informasi yang didapat,” katanya.
Dugaan adanya pengli dalam pelaksanaan PTSL ini berawal dari laporan masyarakat. Dari laporan yang masuk, masyarakat diminta biaya tambahan di luar biaya yang resmi yang diatur oleh negara, yaitu sebesar Rp150 ribu per pemohon.
“Biaya resmi itu digunakan untuk patok saat pengukuran lahan di lapangan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.
Namun sejumlah warga mengaku, adanya biaya yang di luar dari resmi. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan empat orang tersangka. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Raden Romdhon Natakusuma menjelaskan, keempat pelaku yang telah ditetapkan jadi tersangka, merupakan pejabat daerah.
Keempat tersangka tersebut yakni AM selaku mantan Kades, SH mantan Sekretaris Daerah, FI selaku Kaur (kepala urusan) perencanaan dan MSE selaku mantan Kaur keuangan.
Program PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Program ini merupakan produk unggulan dari Presiden Jokowi pada periode pertama hingga kini. Secara nasional pada 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang tanah.
Selanjutnya, pada 2018, ATR/BPN bahkan melampaui target dengan mengeluarkan 9,4 juta sertifikat, dan di 2019 pemerintah menargetkan 11 juta sertifikat tanah gratis dan rampung menyertifikasi seluruh tanah hingga 2025.
“Program ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adanya kepastian bahwa membuat sertipikat tanah itu jelas waktunya dan biayanya murah cukup Rp150 ribu untuk biaya patok. Namun, ada oknum yang memanfaatkan situasi dan merugikan masyarakat,” katanya (**).
