BENGKULU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu memeriksa 40 saksi terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk jalan tol.
Dugaan korupsi terjadi pada biaya ganti rugi tanaman dan tumbuhan, untuk lahan pembangunan jalan tol tahap pertama, Bengkulu -Taba Penanjung, anggaran tahun 2019-2020.
“Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ganti rugi tanaman dan tumbuhan lahan area Tol Bengkulu tahap pertama, Kejati telah memeriksa 40 saksi,” kata Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, Senin (14/11).
Ia menyebutkan, saksi yang diperiksa tersebut memiliki latar belakang berbeda, seperti kepala desa, masyarakat pemilik lahan, dan lain sebagainya.
Dalam kasus tersebut, diduga ada kelebihan bayar atau penggelembungan dengan modus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan.
Lokasi dugaan indikasi kasus korupsi ganti rugi tanaman dan tumbuhan tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembangunan tol tahap pertama Bengkulu – Taba Penanjung.
Diketahui, tim penilai harga tanah atau pembebasan lahan berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen dari Jakarta.
Untuk tugas tim penilai berbeda seperti tim A melakukan perhitungan terkait luas lahan dan bangunan dan tim B bertugas untuk menghitung tanaman dan tumbuhan, serta KJPP bertugas sebagai penilai pada nonfisik yang menghitung semuanya.
Sebelumnya, dana pembebasan lahan atau ganti rugi tanaman dan tumbuhan di wilayah pembangunan tol tahap pertama Bengkulu – Taba Penanjung 2019-2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Kementerian PUPR.
Anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pembebasan lahan tersebut mencapai Rp 200 miliar.
“Untuk kerugian negara yang ditimbulkan akibat pembebasan lahan tersebut hingga saat ini masih dihitung, namun mencapai miliaran rupiah,” ujar Danang. (***)
